JAYAPURA, iNews.id - Sebanyak 147 tokoh agama dari Pastor Katolik se-Papua mengeluarkan 10 seruan resmi. Seruan ini dikekuarkan terkait berbagai peristiwa di daerah tersebut yang dinilai memicu konflik.
Berikut 10 seruan para Pastor Katolik se-Papua:
1. Kepada kubu TNI/POLRI dan kubu organisasi Papua merdeka (OPM) agar menghentikan kekerasan bersenjata dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog, dimediasi oleh negara atau kelompok independen.
2. Kepada Bapak Presiden, supaya menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke Tanah Papua.
3. Kepada MRP dan DPRD Papua dan Papua Barat segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada masyarkat asli Papua. The Untold Story, Menguak Politik Jalanan Mahasiswa di Indonesia.
4. Kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, kami meminta agar Bapak mencabut Rekomendasi WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya. Sebab tempat itu menjadi penyebab konflik.
5. Kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mengapa tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di Tanah Papua dalam rapat tahunan KWI?
6. Kepada Konferensi Episkopal Papua, kami merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap masyarakat di Papua serta warga lainnya di menjadi korban kekerasan dalam konflik di daerah tersebut.
7. Kepada Pemerintah Indonesia dan para Investor yang akan masuk ke Papua. Tanah Papua bukanlah Tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik Tanah Papua yakni masyarakat asli Papua terbagi dalam tujuh wilayah adat.
8. Kepada kelompok pemicu konflik, yakni KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI dan Pro Papua Merdeka, mari selesaikan masalah dengan cara bermartabat. Perbedaan ideologi dapat selesai dengan saling menghormati untuk mencari solusi.
9. Kepada para pemimpin daerah baik gubernur, wali kota dan bupati se-tanah Papua, kami mendoakan agar Saudara dapat memimpin semua masyarakat di daerah ini dengan adil, dapat hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
10. Kepada para pengambil kebijakan migrasi. Mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Semisal ada pembatasan atau dihentikan, agar tidak membuat renggang hubungan pendatang dan masyarakat asli Papua.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait