BOLANG MONGONDOW UTARA, iNews.id - Fleksibilitas BLUD Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat layanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Penerapan sistem digital keuangan disebut mampu menjawab kebutuhan layanan masyarakat yang semakin dinamis.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Boltara Sutrisno Van Gobel saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemkab Boltara. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Bupati Boltara Sirajudin Lasena.
Menurut Sutrisno, fleksibilitas BLUD Boltara harus diturunkan ke langkah teknis yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Rakor tersebut membahas dorongan fleksibilitas unit layanan kesehatan serta digitalisasi dan elektronifikasi transaksi.
Untuk mempercepat implementasi kebijakan, Sutrisno mengusulkan tiga langkah konkret. Usulan tersebut menyasar penguatan sumber daya manusia, sistem, dan evaluasi kinerja.
Langkah pertama adalah penyusunan modul pelatihan intensif bagi pengelola keuangan daerah. Pelatihan ini ditujukan agar aparatur mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal.
“Ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola anggaran supaya pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan konsisten,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Langkah kedua, lanjut Sutrisno, adalah pembentukan tim lintas OPD. Tim ini bertugas memastikan integrasi data keuangan berjalan secara real time.
Langkah ketiga berupa evaluasi berkala berbasis indikator kinerja keuangan yang jelas. Evaluasi juga harus mengukur dampak layanan publik bagi masyarakat.
“Di era sekarang, pelibatan masyarakat sangat penting. Masukan atau feedback warga sudah terbukti memacu kinerja dan kecepatan layanan publik. Mau tidak mau, kita beradaptasi dan menerimanya demi kebaikan bersama,” kata anggota Komisi I DPRD Boltara ini.
Sutrisno juga menyinggung realitas kependudukan Boltara sebagai dasar penting fleksibilitas BLUD Boltara. Data BPS mencatat jumlah penduduk Boltara sekitar 87.627 jiwa pada 2024.
Lebih dari 67 persen penduduk berada di usia produktif. Kondisi ini menuntut layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang responsif.
“Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang fleksibel dan responsif, terutama bila dipadukan dengan sistem digital yang modern,” kata politisi Partai Perindo tersebut.
Dia menegaskan BLUD perlu diberi ruang gerak lebih luas dalam mengelola anggaran operasional. Namun fleksibilitas tersebut tetap harus taat regulasi.
“Tentu dengan tetap taat peraturan yang ada,” katanya.
Sejalan dengan itu, Pemkab Boltara menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas penerapan fleksibilitas BLUD Boltara. Hal ini ditegaskan dalam Focus Group Discussion dan sosialisasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena menegaskan penguatan Puskesmas dan RSUD menjadi fokus utama. Penguatan tidak hanya pada layanan medis, tetapi juga tata kelola keuangan.
Dia menyebut penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sangat strategis. Fleksibilitas ini memungkinkan unit layanan kesehatan merespons kebutuhan warga secara cepat dan efisien.
Bupati juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan BLUD. Seluruh transaksi wajib dilakukan secara non-tunai dan terintegrasi sistem.
“Seluruh transaksi BLUD, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib dilakukan secara non-tunai dan terintegrasi dalam sistem keuangan,” katanya.
Pemkab Boltara menginstruksikan seluruh Puskesmas dan RSUD segera mengadopsi transaksi elektronik. Unit layanan juga diwajibkan menyusun laporan keuangan secara tertib dan tepat waktu.
Langkah ini diyakini akan memperkuat transparansi, efisiensi, dan pengawasan. Fleksibilitas BLUD Boltara pun diharapkan menjadi fondasi kuat peningkatan layanan publik ke depan.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait