JAKARTA, iNews.id – Hasil temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengungkap ada sembilan sampel obat mengandung etilen glikol (EG) hampir 100 persen wajib diusut tuntas. Pasalnya ini bukan saja kecolongan tapi sebagai pertanggungjawaban publik.
Kejadian tersebut dinilai menyalahi aturan, mengingat ambang batas aman EG dalam sediaan obat cair seharusnya tidak lebih dari 0,1 persen.
Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Griffith University Australia Dicky Budiman menilai pemerintah kecolongan. Oleh karena itu, diperlukan investigasi menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
"Ini kecolongan, kebobolan. Ada kelalaian juga di situ. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, harus ada investigasi yang menyeluruh. Bukan hanya melibatkan BPOM, tapi Kementerian Kesehatan dan institusi lain yang bahkan belum dilibatkan padahal punya peran juga di sana," papar Dicky Budiman saat dihubungi wartawan, Kamis (10/11/2022).
Dicky juga mengatakan sejatinya bukan hanya dua institusi yang bertanggung jawab dalam masalah serius ini. Misalnya, peran Kementerian Perindustri atau Kementerian Perdagangan, pun peran Bea Cukai dalam memastikan produk impor aman masuk ke Indonesia.
"Artinya, nggak bisa hanya menunjuk dua institusi pemerintah saja yang bertanggung jawab, karena pada dasarnya pemerintah itu kerja kolektif, banyak pihak yang pastinya terlibat. Itu kenapa penting dilakukan investigasi menyeluruh untuk membongkar masalah ini sampai tuntas," katanya.
Masalah gangguan ginjal akut yang terkait dengan cemaran EG dan DEG juga harus disikapi serius oleh pemerintah. Terlebih banyak korban jiwa yang tentunya tidak bisa tergantikan oleh apapun.
"Jangan sepelekan masalah ini," Dicky mengingatkan.
Dicky pun mengungkapkan, kalau sampai EG di obat sirup itu nyaris 100 persen, itu namanya bukan cemaran, tapi ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak industri.
"Kalau kandungan EG di dalam sediaan obat sirup sangat tinggi, kecenderungannya ada unsur kesengajaan di situ. Ini harus ditemukan fakta kebenarannya, terlebih tindakan tersebut menewaskan banyak nyawa manusia," ungkap dia.
"Karena hal itu juga, penting dilibatkan unsur hukum dalam hal ini peran Bareskrim Polri sangat diharapkan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujar Dicky Budiman.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait