CONAKRY, iNews.id – Baru beberapa bulan menjabat untuk periode ketiga pemerintahannya, Presiden Guinea, Alpha Conde, digulingkan militer di negara itu pada Minggu (5/9/2021). Politikus berusia 83 tahun itu telah menjadi kepala negara sejak 2010.
Yang menarik, Conde bisa terpilih kembali jadi presiden untuk ketiga kali pada Oktober tahun lalu, setelah melewati amendemen UUD alias konstitusi di negara itu. Sebelum diamendemen, UUD Guiena hanya mengizinkan seorang presiden menjabat paling lama dua periode.
BBC melaporkan, Alpha Conde memenangkan Pemilu 2020 dengan meraup 59,5 persen suara. Akan tetapi, kemenangannya menuai protes kekerasan di seluruh negeri. Lawan politiknya, Cellou Dalein Diallo mengatakan, Conde telah melakukan kecurangan skala besar agar bisa berkuasa kembali.
Media lokal melaprokan, ada puluhan orang yang tewas selama proses penyelenggaraan pemilu kala itu.
Referendum amendemen UUD Guinea berlangsung pada Maret 2020. Dari total 5.179.600 pemilih, hanya 3.016.487 atau sekira 58 persennya saja yang memberikan suara. Hasil referendum yang disahkan Mahkamah Konstitusi Guinea menunjukkan, sebanyak 2.663.189 suara menyatakan dukungan terhadap amendemen UUD.
Amendemen tersebut tidak saja membuat seorang presiden petahana bisa menjabat untuk ketiga kalinya, tetapi juga memperpanjang masa jabatan sang kepala negara terpilih dari 5 menjadi 6 tahun. Dengan begitu, Conde pun dapat melanggengkan kekuasaannya.
Pada Minggu (5/9/2021), Korps Pasukan Khusus Guinea melancarkan kudeta untuk menggulingkan Conde. Kelompok tentara itu pun menyatakan kepada rakyat bahwa mereka telah membubarkan pemerintah dan konstitusi.
Tak hanya itu, militer juga menutup perbatasan darat dan udara di Guinea. “Kami telah membubarkan pemerintah beserta semua institusinya. Kita akan menulis ulang konstitusi bersama,” kata Komandan Pasukan Khusus Guinea, Mamady Doumbouya, lewat siaran televisi pemerintah setempat, seperti dikutip kembali Reuters, Senin (6/9/2021).
Doumbouya mengatakan, kemiskinan dan korupsi endemik telah mendorong pasukannya untuk mencopot Presiden Conde dari jabatannya.
Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintahan Conde telah menaikkan pajak secara tajam dan menaikkan harga bahan bakar sebesar 20 persen untuk mengisi kembali kas negara. Kebijakan itu menyebabkan frustrasi sosial yang meluas di Guinea.
Sementara itu, PBB mengutuk setiap pengambilalihan kekuasan secara paksa di negara Afrika Barat tersebut.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait