Bawaslu Awasi Coklit Data Pemilih di Wilayah Pedalaman Gorontalo 

GORONTALO, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemilu serentak 2024 di wilayah pedalaman. Wilayah yang diawasi di antaranya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

"Kita awasi dengan baik pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih pada pemilu serentak tahun 2024, hingga di wilayah pedalaman," kata anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Amin Abdullah, Selasa (7/3/2023).

Baca Juga

Cakupan Kesehatan Semesta Tercapai, Gorontalo Masuk Daftar Peraih JKN Award

Di wilayah pedalaman Wonosari tersebut kata Amin, terdapat sembilan kepala keluarga atau sekitar 20 orang yang bermukim di Dusun Tambo’o, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari.

Permukiman itu berlokasi di bantaran sungai yang harus diakses dengan perahu mesin. Di mana warga tersebut belum pernah dilakukan coklit.

Baca Juga

Harga Cabai Naik, Warga Gorontalo Diminta Ikut Germas Batari

Ia meminta tim Bawaslu Kabupaten Boalemo, termasuk panwaslu kecamatan serta pengawas kelurahan dan desa, untuk selalu mencermati terkait surat instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

Implementasinya kata dia, adalah untuk selalu dengan sukarela melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Baca Juga

Gubernur Gorontalo Minta Kejati Bantu Penataan Aset Daerah, Ini Alasannya

Sasaran masyarakat difokuskan kepada yang rentan dalam kerawanan hak pilih seperti halnya yang terjadi di Dusun Tambo’o, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari.

Baca Juga

Pemkab Gorontalo Utara Kembangkan Potensi Wisata Paralayang di Bukit Dunu

"Wilayah yang ada di pedalaman. Meski akses menuju ke tempat ini cukup ekstrem namun kegiatan pengawasan wajib dilakukan," katanya.

Ia menekankan pengawas pemilu harus dapat secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP), serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bawaslu kabupaten juga diharapkan mendirikan posko pengaduan keliling kawal hak pilih sebagai bentuk implementasi terhadap kegiatan 'Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih' lainnya, yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.

Editor: Cahya Sumirat