BPK Pastikan Pemeriksaan Keuangan Tak  Dimaksudkan Ungkap Penyimpangan

Antara · Selasa, 04 Mei 2021 - 13:18:00 WITA
BPK Pastikan Pemeriksaan Keuangan Tak  Dimaksudkan Ungkap Penyimpangan
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulut diserahkan kepada Ketua DPRD Fransiscus Silangen dan Gubernur Olly Dondokambey.(Foto: Dok. Humas Provinsi)

MANADO, iNews.id - Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Isma Yatun menyatakan pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan.

Meski demikian, kata dia, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. 

Hal tersebut diantaranya, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang memerlukan perbaikan karena belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana ini serta belum dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai. 

Berikutnya, kelemahan dalam sistem pengelolaan aset tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal 

“Lainnya, keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan,” katanya, Senin (3/5/2021).

Isma mengatakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2020. 

Selain melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK juga menyerahkan LHP Long Form Audit Report (LFAR), yaitu melakukan pengujian atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. 

Pemeriksaan kinerja ini, kata dia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi Sulut tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas LKPD yang diterbitkan BPK.

Editor : Cahya Sumirat

Halaman : 1 2