Gubernur Olly: Wujudkan Pemilu-Pilkada Demokratis Kewajiban Bersama

MANADO, iNews.id - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey menegaskan mewujudkan pemilu dan pilkada yang demokratis adalah menjadi kewajiban bersama. Dia berharap pelaksanaan pemilu dan pilkada di Sulut berjalan baik sesuai dengan tahapan.

"Di hadapan kita sudah terbentang berbagai agenda dalam rangka menuju pemilu dan pilkada tahun 2024, dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita semua untuk bisa mewujudkan secara demokratis," sebut Gubernur Olly di Manado, Minggu (19/3/2023).

Baca Juga

Cegah Permainan Harga, Wagub Sulut Minta Distribusi Bahan Pokok Diawasi

Setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada menurut Gubernur Sulut ke-12 tersebut akan sangat menentukan keberlangsungan dan arah pembangunan bangsa dan daerah ke depan.

"Agar proses pemilu dan pilkada tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan sukses, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan kerja sama yang harmoni oleh semua pihak," ujar Olly.

Baca Juga

Kepengurusan DPRt Sudah 50 persen, Perindo Sulut Yakin Mampu Raih Target 2 Digit Suara

Kerja sama tersebut menurut Gubernur sudah terbukti, karena para pemangku kepentingan bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik, beradab serta berkualitas dan taat hukum.

Bahkan kata gubernur, dalam pilkada-pilkada serentak di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut, kampanye politik identitas belum bermanfaat karena masyarakat bisa memberikan pilihan masing- masing.

Baca Juga

Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng Yakin Sulut Jadi Basis Suara di Pemilu 2024

Gubernur mencontohkan, Wali Kota Manado Andrei Angouw, seorang Khonghucu, yang walaupun sedikit namun bisa dipilih dan dipercaya oleh masyarakat.

Baca Juga

Gempa Terkini M5,1 Guncang Melonguane Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

"Jadi kebhinnekaan dan kondisi masyarakat yang ada di provinsi Sulut sampai hari ini bisa terjaga dengan baik. Ini tentunya adalah peran serta dari para pemangku kepentingan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tentunya forum kerukunan antarumat beragama," katanya menambahkan.

Sebelum ada FKUB, kata gubernur, di provinsi ini sudah ada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA), badan ini dibentuk sejak tahun 1970-an.

"Tokoh-tokoh masyarakat inilah yang selalu kalau ada riak-riak, bukan tidak ada riak di provinsi Sulawesi Utara, ada, tapi karena kebersamaan dari para pemimpin cepat kita bisa menyelesaikan dengan baik," katanya.

Editor: Cahya Sumirat