Kepulauan Sangihe Dapat Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp200 Miliar

SANGIHE, iNews.id - Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi mendapatkan kucuran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp200 miliar dari usulan Rp309 miliar.  Dana tersebut diharapkan dapat menggerakan ekonomi daerah yang kini lesu.

"Kami bersyukur, karena mendapat dana PEN sebesar Rp200 miliar dari pemerintah pusat," kata Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, di Tahuna, Kamis (24/6/2021).

Baca Juga

Muncul Klaster di Megaria, Bupati Sangihe Minta ASN Jadi Penggerak Vaksinasi Covid-19

Menurut Gaghana, dana PEN ini akan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lesu saat ini.

Dari sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan, hanya empat yang disetujui yaitu rumah sakit umum daerah Liun Kendage Tahuna, Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum.

Baca Juga

Tiga Bulan Zero Kasus Covid-19, Sangihe Kembali Perketat Penerapan Protokol Kesehatan

"Akibat pandemi Covid-19, perekonomian kita menjadi lesu sehingga banyak pendapatan masyarakat menurun bahkan terjadi pertambahan kemiskinan dan pengangguran," kata bupati.

Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia berlomba-lomba mengajukan permohonan pinjaman lewat program PEN ini.

Baca Juga

Sulut Ketambahan 39 Kasus Positif Covid-19 dari Klaster Minimarket di Sangihe

"Dana PEN ini dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur RSUD Liun Kendage Tahuna khususnya penuntasan bangunan lantai empat sehingga diharapkan tahun 2022 sudah bisa digunakan," ujarnya.

Baca Juga

Polres Kepulauan Sangihe Gelar Vaksinasi Massal Gratis, Hari Pertama Disiapkan 100 Dosis

Dinas Perindag membangun pasar modern Trikora Tahuna. Sedangkan Dinas Pertanian untuk pembangunan jalan produksi pertanian. Dinas PU akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana air bersih.

"Saya optimis pemanfaatan dana PEN ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran," kata Gaghana.

Lima OPD lainnya tidak mampu memaparkan materi terbaik untuk dana PEN yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata.

Kegagalan sejumlah OPD ini membuat realisasi dana PEN turun menjadi Rp200 miliar dari yang diusulkan sebesar Rp300 miliar lebih.

Editor: Cahya Sumirat