Pemda Sulut Jaga UMKM Rintisan Bertahan Hadapi Gejolak Ekonomi 

MANADO, iNews.id - Pemerintah daerah (pemda) terus menjaga start up (usaha rintisan) dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Sulawesi Utara (Sulut) agar tetap bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Beragam program ditawarkan.

"Banyak program-program pengembangan start up dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut, agar tetap bertahan dengan adanya gejolak ekonomi global," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut Ronald Sorongan, di Manado, Rabu (19/10/2022).

Baca Juga

Ini Aktivitas Ekspor Sulut hingga Sabet Penghargaan Primaniryata 2022 dari Presiden Jokowi

Dia mengatakan pertama program pemerintah menyiapkan pendampingan pengelolaan produksi dan pemasaran UMKM.

Ronald menjelaskan, dilakukan pendampingan pengelolaan produksi dan pemasaran UMKM dilakukan dengan memfasilitasi pelatihan tentang kewirausahaan dan pendamping dari tenaga penyuluh lapangan pada UMKM.

Baca Juga

Polda Sulut Serahkan 4 Tersangka Kasus Skimming Bank SulutGo ke Kejati

Juga, katanya, memberikan fasilitasi gedung Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) sebagai tempat UMKM memasarkan produk dan juga layanan pembuatan izin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sebagai tempat konsultasi dan tukar informasi,serta fasilitasi bazar dan fasilitas promosi atau penjualan produk UMKM.

Baca Juga

Tekan Inflasi di Sulut, Gubernur Olly Laksanakan Program Marijo Ba Kobong

Kemudian, katanya, mendorong UMKM agar bisa masuk ke pasar digital dan pendampingan pengelolaan pemasaran produk UMKM sehingga layak ekspor dan bisa memenuhi permintaan pasar luar negeri.

Membantu para pelaku UMKM untuk onboarding dalam lokapasar bekerja sama dengan Gojek, Grab, Tokopedia, lokapasar pihak PT PLN, PT Pos Indonesia. PT Telkomsel, masuk pada E-Katalog pengadaan barang dan jasa serta pelatihan pemasaran digital.

Baca Juga

Festival Bunaken 2022 Siap Digelar, Momentum Pariwisata Sulut Mendunia Pascapandemi

Pendampingan pengelolaan pemasaran dan produk UMKM sangat penting, katanya, sehingga layak ekspor dilakukan dengan memberikan fasilitas pembuatan perizinan yang diperlukan oleh produk UMKM agar bisa memenuhi persyaratan ekspor.

Pelatihan kompetensi ekspor bagi UMKM, lanjutnya, juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Sulut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun produk yang dijual.

Pemerintah juga memberikan akses UMKM dan start up terhadap investasi dan permodalan perbankan. Pendampingan bagi UMKM dalam pengajuan bantuan permodalan di bank yang dilakukan oleh tenaga pendamping KUR serta bantuan akses permodalan ke pihak BUMN maupun BUMD dan bermitra dengan perusahaan besar.

Kebijakan pemerintah ini, katanya, akan mendorong konsumsi produk UMKM lokal oleh masyarakat sebagai substitusi barang impor.

Editor: Cahya Sumirat