Pemprov Sulut Tetap Berikan Perlindungan Sosial kepada Petani-Sopir

MANADO, iNews.id - Tahun ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tetap memberikan perlindungan sosial kepada para petani dan sopir. Perlindungan dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

"Melalui Dinas Tenaga Kerja dimatangkan persiapan kelanjutan pemberian jaminan sosial bagi pekerja sosial keagamaan (Perkasa), buruh tani (petani), dan sopir di Sulut," kata Kadisnakertrans Sulut Erny Tumundo di Manado, Kamis (18/2/2021).

Baca Juga

KPP Pratama Manado Targetkan Penerimaan Pajak Tahun Ini Rp2,09 Triliun

Pihaknya telah mengevaluasi sekaligus membahas kelanjutan pelaksanaan program Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja sosial keagamaan, petani, dan sopir di daerah itu.

Erny mengatakan Gubernur Sulut tetap berkomitmen untuk melindungi tenaga kerja di Sulut.

Baca Juga

BSG Penyetor Pajak Terbesar di Manado Tahun 2020 Sebesar Rp141 Miliar

Dia mengatakan Program Perkasa merupakan terobosan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang dimulai pada 2018. Pemprov Sulut pada Mei 2018 memulai perlindungan bagi 36 ribu pekerja sosial keagamaan dan meraih Rekor MURI.

Akhir 2018 jumlah peserta yang dilindungi bertambah menjadi 56.000  orang. Tahun kedua, jumlah peserta mencapai 77. 233 orang, kemudian bertambah 40.000 peserta baru dari Kota Manado.

Baca Juga

TNI AD Bantu Pengobatan Korban Pascabencana Banjir di Manado

Berjalannya waktu, katanya, semua pekerja lintas agama didata agar mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), hingga saat ini mencapai 117.233 orang.

Program Pesona Perlindungan Sosial bagi Buruh Tani dan Petani Penggarap, katanya, adalah lanjutan dari Program Perkasa dan akan berlanjut kepada para sopir.

Kepala BPJamsostek Manado Hendrayanto mengatakan melindungi para pekerja sudah menjadi amanat undang-undang.

Pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar semua tenaga kerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah bisa dapat perlindungan sosial.

Editor: Cahya Sumirat