Polres Minahasa Tenggara Masih Dalami Kasus Penimbunan 6.200 Liter Solar Subsidi  

MITRA, iNews.id - Kepolisian Resort (Polres) Minahasa Tenggara (Mitra), Polda Sulawesi Utara terus mengusut dalang kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Para pelaku melakukan penimbunan.

"Kami terus melakukan pengembangan terhadap kasus penimbunan solar, saat ini sudah ada satu orang yang berstatus terlapor berinisial (AI) warga desa Tababo," kata Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Feri Sitorus di Ratahan, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga

36 KK Korban Terdampak Banjir Bandang di Minahasa Tenggara Dapat Bantuan Hunian Tetap

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah mengamankan barang bukti solar sebanyak 6.200 liter yang disita dari pihak terlapor.

"Untuk barang bukti sudah kami amankan. Nantinya dari keterangan para pihak yang terlibat kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut," katanya.

Baca Juga

Penimbunan Ribuan Liter Solar Bersubsidi Dibongkar Polres Minahasa Tenggara

Dia menambahkan, dari informasi awal yang diperoleh pihaknya, BBM bersubsidi ini sengaja ditimbun untuk diperdagangkan kembali di Kota Bitung, dan di kawasan pertambangan Minahasa Tenggara.

"Kami juga sudah mempunyai alat bukti lainnya, yakni catatan penjualan dan transaksi jual beli BBM bersubsidi ini," jelasnya.

Baca Juga

Komplotan Pencuri Sapi di Minahasa Tenggara Ternyata Sudah Ambil 32 Ekor di 18 TKP

Selain itu kata Feri, BBM tersebut diperoleh dari SPBU di wilayah Minahasa Tenggara dengan memanfaatkan surat rekomendasi pembelian khusus nelayan.

Baca Juga

Masuk Zona Merah Rawan Bencana, Minahasa Tenggara Terima Bantuan Dapur Lapangan dari BNPB

"Jadi ada surat rekomendasi dari instansi pemerintah untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU khusus nelayan, namun sayangnya BBM ini tidak sampai kepada nelayan," ucapnya.

Ia pun memastikan, akan terus mendalami kasus tersebut, dan segera ditindaklanjuti jika ada perkembangan terbaru.

Baca Juga

Marak Pencurian Sapi di Minahasa Tenggara, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Feri menambahkan, aksi tersebut melanggar pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 6 miliar.

Editor: Cahya Sumirat