Sulut Raih Rekor MURI Lindungi 36.000 Petani Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Antara, Cahya Sumirat ยท Kamis, 24 September 2020 - 13:21:00 WITA
Sulut Raih Rekor MURI Lindungi 36.000 Petani Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Suasana saat penyerahan rekor MURI ke Pemprov Sulut atas perlindungan terhadap 36.000 petani. (Foto: Antara)

MANADO, iNews.id - Sebanyak 36.000 petani di Sulawesi Utara menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah ini masuk dalam catatan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) bertepatan di HUT ke-56 Sulut, Rabu (23/9/2020).

Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan memiliki lahan pertanian yang tersebar hampir di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Sulut. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian dengan bekerja sebagai buruh tani maupun petani penggarap. Keberadaan mereka menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan dan meningkatkan perekonomian di wilayah Sulut.

Hal inilah yang menjadi perhatian Pemprov Sulut dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaanuntuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi 36.000 buruh tani dan petani penggarap di wilayah tersebut. Kedua profesi tersebut tergolong sebagai peserta bukan penerima upah (BPU) yang perlindungannya dicover APBD Sulut.

Sebagai bukti komitmen tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan kepada lima perwakilan buruh tani dan petani penggarap di Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

"Pencapaian yang membanggakan ini mendapat apresiasi dari MURI sebagai rekor dunia pemrakarsa dan penyelenggara perlindungan Program Jamsostek kepada petani terbanyak,” ujar Olly, Rabu (23/9/2020)

Rekor MURI ini tercatat dengan nomor 9650/R.MURI/IX/2020. Hal tersebut sekaligus membukukan rekor baru setelah sebelumnya Pemprov Sulut dan BPJS Ketenagakerjaan juga pernah membuat rekor dengan memberikan perlindungan program jaminan sosial kepada 35.000 pekerja lintas agama pada tahun 2018.

“Sebenarnya kami akan mendaftarkan sebanyak 150.000 buruh tani dan petani penggarap, namun hingga saat ini baru 36.000 petani yang telah memenuhi syarat administrasi yaitu KTP. Karena banyak dari mereka yang ragu untuk mencantumkan profesi petani di KTP mereka. Oleh karena itu saya mengimbau agar jangan pernah merasa ragu dan takut menjadi petani, karena sudah dilindungi BPJAMSOSTEK,” kata Olly.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengatakan profesi di bidang pertanian memiliki risiko kecelakaan kerja maupun sosial ekonomi yang sangat besar, oleh karena itu perlindungan jaminan sosial menjadi hal krusial yang harus dimiliki para petani.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang telah mempercayakan perlindungan para petani di wilayahnya kepada BPJS Ketenagakerjaan,” kata Agus.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban yang turut hadir dalam acara tersebut juga mendukung langkah dan kepedulian Pemprov Sulut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pekerja di daerahnya.

“Saya sangat mendukung inovasi Pemprov Sulut untuk memberikan perlindungan kepada para petani, karena mereka memiliki jasa yang besar kepada perekonomian negeri ini, namun banyak diantara mereka yang belum hidup sejahtera dan tidak memiliki jaminan sosial yang bisa melindungi mereka dari risiko-risiko yang mungkin terjadi saat mereka bekerja. Saya berharap Provinsi lain juga dapat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulut ini,” tandas Rekson.

Perlindungan yang diberikan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hingga Desember 2020, sesuai Peraturan Gubernur perlindungan tersebut akan terus dianggarkan setiap tahun.

Manfaat dari program JKK yakni perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang dan di tempat kerja, perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah dan bantuan beasiswa maksimal sebesar Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak sejak masuk taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus dari bangku kuliah.

Sementara program JKM memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris sebesar Rp42 juta yang terdiri dari santunan kematian yang diberikan secara sekaligus dan berkala selama 24 bulan serta bantuan biaya pemakaman. Ditambah dengan bantuan beasiswa yang sama dengan manfaat JKK yaitu untuk 2 orang anak dengan maksimal Rp174 juta.

“Semoga dengan diberikan perlindungan ini, petani di wilayah Sulawesi Utara dapat bekerja lebih tenang, produktivitas meningkat sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi nasional yang terkena imbas pandemi Covid-19,” ujar Agus.

Editor : Donald Karouw