"Kondisi ini membuat pemerintah harus merekrut tenaga honor agar dapat menopang minim aparatur berstatus PNS," katanya.
Belum lagi kebutuhan untuk tenaga spesifik yang tidak dapat digantikan oleh PNS. Seperti petugas kebersihan, supir, penjaga kantor, sekretaris pribadi bahkan ajudan pejabat publik yang ada di lembaga ini.
Kondisi yang ditemui di salah satu organisasi perangkat daerah, dari total sekitar 34 organisasi dalam pemerintahan ini.
Olehnya, DPRD akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut, termasuk nasib para tenaga honor daerah agar tidak kehilangan pekerjaan sebelum ditemukan solusi terbaik untuk melangsungkan hidup.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait