AHMEDABAD, iNews.id – Tuntutan larangan penggunaan jilbab di sekolah agar diterapkan di lebih banyak negara bagian India disampaikan Kelompok Hindu radikal. Tuntutan itu muncul setelah pengadilan setempat mendukung larangan jilbab di Negara bagian Karnataka.
Keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka pada Selasa (15/3/2022) kemarin menguatkan aturan larangan jilbab yang dikeluarkan pemerintah setempat pada Februari lalu. Keputusan itu disambut oleh para elite politik dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berideologi nasionalis Hindu. BJP adalah partai pendukung Perdana Menteri Narendra Modi.
Selama ini, tidak ada pedoman baku secara nasional tentang penggunaan seragam sekolah di India. Pemerintah di masing-masing negara bagian sering menyerahkan kebijakan tersebut kepada pihak sekolah untuk memutuskan busana seperti apa yang harus dikenakan para peserta didik mereka.
“Kita adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian keagamaan apa pun di lembaga pendidikan negara ini,” kata Presiden Kelompok Akhil Bharat Hindu MahaSabha, Rishi Trivedi, dikutip Reuters, Rabu (16/3/2022).
“Kami menyambut baik putusan pengadilan dan ingin aturan yang sama diikuti di seluruh negeri ini,” ujarnya.
Larangan jilbab di Karnataka—negara bagian yang dikuasai BJP—telah memicu protes dari kalangan siswa dan orang tua Muslim. Sebagai rekasinya, protes dari umat Islam itu juga diserang balik oleh kelompok siswa Hindu.
Para pengkritik kebijakan pemerintah Karnataka menilai larangan jilbab menjadi cara lain para penguasa Hindu garis keras untuk meminggirkan masyarakat Muslim di India. Untuk diketahui, populasi umat Islam menyumbang sekitar 13 persen dari total 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas Hindu.
Para pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP)—kelompok radikal Hindu lainnya yang berafiliasi dengan BJP—mengatakan bahwa mereka telah mendesak larangan jilbab juga diterapkan di negara bagian asal PM Modi, yakni Gujarat. Mereka juga bakal menulis surat ke pemerintah negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh. BJP berkuasa di kedua negara bagian tersebut.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait