Oleh karenanya, perlu penanganan yang komprehensif dan lintas sektoral untuk dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang terjadi demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Utara.
Upaya penyelamatan Danau Tondano sejalan dengan fungsi koordinasi dan supervisi di dalam UU KPK. Fokusnya ialah melakukan kegiatan upaya penyelamatan kerugian keuangan atau kekayaan negara.
Dalam konteks ini, KPK melakukan upaya pencegahan korupsi yang berpotensi dikuasai atau dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas danau tersebut.
“Konsen kami adalah pemulihan dan penertiban agar kekayaan negara terjaga dan tidak dikuasi pihak lain dan mengakibatkan kerugian negara,” kata Wahyudi.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait