Olehnya, konsolidasi sangat diperlukan dalam rangka memaksimalkan proses pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat akan dilalui para peserta calon PPK/PPS.
"Kami berharap, proses tersebut dapat dilalui dengan standar harga yang dapat dijangkau. Memang pemerintah daerah memiliki peraturan daerah terkait harga pemeriksaan kesehatan namun untuk rekrutmen PPK/PPS diharapkan memperoleh dispensasi. Yaitu memaksimalkan proses pemeriksaan kesehatan namun dengan pembiayaan yang terjangkau," katanya.
Kami khawatir kata dia, peserta calon PPK/PPS tidak dapat menjangkau harga dan berdampak pada turunnya minat sebagai peserta.
Termasuk pemeriksaan jasmani (psikologi) yang mungkin saja tidak tersedia di puskesmas.
Ia juga menyampaikan, jika rekrutmen PPK/PPS kali ini, akan memberlakukan usia maksimal. Jika sebelumnya fokus pada usia minimal, untuk Pemilu 2024, dalam PKPU nanti akan ada pembatasan umur maksimal.
Selain itu, KPU berharap agar pemerintah daerah memberikan dispensasi kepada aparatur sipil negara yang akan menjadi anggota PPK/PPS.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait