Diakuinya, kendala di pemerintah dDesa dan BUMDes itu sendiri antara lain, SDM aparatur BUMDes yang belum mengelola BUMDes-nya secara profesional.
"Karena mereka akan tidak sekadar mengambil hasil produktivitas saja, tapi justru mereka juga bergerak dalam bidang peningkatan kapasitas dan kualitas daripada SDM aparatur sendiri, sehingga itu kita dukung," katanya.
Apalagi di tahun 2022 nanti penggunaan APBDes itu lebih diarahkan untuk bagaimana peningkatan ekonomi.
Oleh karena itu menurutnya, tentu disertai dengan berbagai usaha maupun langkah untuk bagaimana sejalan dengan peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas aparatur, sehingga melahirkan aparatur dan pengurus BUMDes yang profesional.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait