MANADO, iNews.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan WTP ini merupakan enam kalinya diterima secara beruntun.
"Kami sangat berterima kasih kepada jajaran BPK karena di tengah pendemi Covid-19 yang melanda kita semua, jajaran BPK tetap optimal melakukan audit terhadap laporan keuangan Provinsi Sulut," ujar Gubernur Olly Dondokambey di Manado, Senin (11/5/2020).
BPK kata Olly juga memberikan masukan dan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan dalam menyusun laporan keuangan serta langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan.
“Tentunya hasil yang disampaikan hari ini akan memberi arti dan berimplikasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemprov Sulut untuk ke depannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” katanya.
Olly juga meminta seluruh pemda yang berhasil meraih opini WTP mempertahankannya pada tahun depan. Dia optimistis keberhasilan Pemkab Bolaang Mongondow memperbaiki laporan keuangan dari opini Tidak Memberikan Pendapat ke opini Wajar Dengan Pengecualian pada laporan keuangan tahun 2019 menjadi WTP pada tahun depan.
“Saya mengajak kita semua tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini, tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan di daerah," ujarnya.
Memberikan laporan atas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban konstitusional kepada negara, serta moral kepada rakyat, ujarnya.
Gubernur Olly mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di Sulut senantiasa menjaga sinergitas yang telah terbangun secara efektif sejauh ini.
"Mari kita tetap bekerja bersama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan untuk melanjutkan pembangunan daerah dan memajukan daerah termasuk dalam penanganan Covid-19," ujarnya.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi kepada Wakil Gubernur Steven Kandouw, disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Sekdaprov Edwin Silangen di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut.
Penyerahan LHP turut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Olly Dondokambey dan anggota VI BPK Harry Azhar Azis.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait