10 Juta Keluarga Miskin Akan Dapat Bantuan Sosial Tunai

JAKARTA, iNews.id - Program Bantuan Sosial Tunai (BST) masih akan dilanjutkan hingga April 2021. Sekira 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai indeks bantuan sama, yakni Rp 300.000 KPM per bulan akan menerima bantuan tersebut.

“Anggaran yang kita terima untuk menyukseskan program BST ini sekitar Rp12 triliun," kata Ketua Satgas BST PT Pos Indonesia (Persero), Haris dalam keterangan persnya, Senin (15/3/2021). 

Baca Juga

Sulut Masuk Kandidat Paritrana Award 2020, Tim Juri Apresiasi Pemaparan Wagub Kandouw

Dia menuturkan pelaksanaan program BST pada 2021 beriringan dengan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) oleh Presiden Jokowi. BST dapat membantu meringankan beban para KPM di tengah pandemi Covid-19. Terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga para KPM bisa memenuhi kebutuhan dasar. 

“Adanya BST ini masyarakat merasa sangat terbantu, banyak yang berharap bantuan bisa terus digulirkan,” kata Haris. 

Baca Juga

Sulut Resmi Miliki Rumah Sakit Covid-19

Terkait strategi pendistribusian, PT Pos Indonesia sudah melaksanakannya secara otomatis, penggunaan perangkat lunak menyesuaikan dengan data yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Sebab itu, kami menyiapkan dengan baik dan meningkatkan tingkat akurasi data. Teknologi digunakan meningkatkan akurasi dan ketepatan target pendistribusian. Apalagi komando di bawah langsung Mensos sekarang," ujarnya.

Baca Juga

BI Sulut Kukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bitung

Haris menyatakan secara khusus di Jakarta PT Pos memverifikasi dengan mengantar langsung ke KPM.

Baca Juga

Kapolda Sulut: Kalau Ada Polisi Mabuk Segera Masukkan ke Sel

“Hal ini sebagai upaya serius kami terkait membantu perbaikan data. Di luar wilayah Jakarta, penyaluran tetap dilakukan dengan tiga pola, yakni di kantor Pos Indonesia, di antar langsung ke rumah KPM, khusus lansia, sedang sakit, dan difabel, serta melalui komunitas,” kata Haris

Optimalisasi jaringan logistik yang dimiliki PT Pos Indonesia tidak lengkap tanpa mengintegrasikan pengukuran dan analisis. Untuk itu, Haris mengatakan, pihaknya menerapkan strategi baru dalam sistem untuk perlu mengukur hasilnya.

“Ini penting karena mengisyaratkan keberhasilan atau kegagalan strategi penyaluran bantuan ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Haris.

Editor: Cahya Sumirat