Perhatikan! Ini Sanksi bagi Pengecer dan Pedagang yang Abaikan HET Minyak Goreng

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak Selasa (1/2/2022) telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp11.500 per liter. Kemendag akan menjatuhkan tiga sanksi kepada pengecer maupun pedagang yang tidak menerapkan HET minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan minyak goreng dengan acuan HET yang sudah dirilis harus direalisasikan segera mungkin, baik oleh pengecer maupun pedagang. Jika tidak, lanjutnya, pengecer dan pedagang akan menghadapi sanksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06 Tahun 2022.

Baca Juga

1.047 Orang Warga Sulut Meninggal karena Covid-19

"Di Permendag sudah jelas, ada sanksinya. Pengecer yang melanggar akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian usaha sementara, sampai pencabutan izin usaha," kata Oka, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (2/2/2022).

Melansir Permendag Nomor 06 Tahun 2022, pengenaan sanksi administratif terkait penerapan HET akan dilaksanakan oleh Menteri dan Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Nantinya, Menteri akan memberikan mandat kepada Direktur Jenderal. Sedangkan, Kepala Daerah memberikan mandat kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

Baca Juga

Polda Sulut Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Program Hibah Air Minum Kota Bitung

Berikut tiga sanksi kepada pengecer dan pedagang yang tidak menerapkan HET minyak goreng sebagaimana telah ditetapkan pemerintah:

Baca Juga

116 Warga Sulut Terkonfirmasi Covid-19 Masih Dirawat

1. Para pemangku kepentingan akan memberikan peringatan tertulis paling banyak dua kali dengan tenggang waktu paling lama 14 hari.

2. Jika sudah diberikan peringatan tertulis dua kali namun belum ada perbaikan, maka akan dilakukan penghentian usaha sementara. 

Baca Juga

Nilai Ekspor Pertanian Sulut pada 2021 Capai Rp5,8 Triliun

3. Apabila usahanya sudah dihentikan sementara dan tetap tidak memberikan perubahan yang semestinya, maka pencabutan izin usaha akan ditetapkan.

Oke menjelaskan, untuk sanksi berupa pencabutan perizinan usaha ini akan dilaksanakan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan notifikasi dari Menteri atau Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.

Baca Juga

20 Lulusan Sarjana di Sulut Ikut Seleksi SIPSS TA 2022

Untuk itu, Oke mengimbau kepada para pengecer atau pedagang agar segera melakukan pertukaran minyak goreng kepada sales distributor. Hal ini supaya masyarakat bisa memperoleh dan pedagang tidak dirugikan atas kebijakan baru ini. 

"Bagaimana pun caranya barang (minyak goreng) harga terbaru harus sudah dapat. Kalau belum dapat, ditukar saja ke sales distributornya. Kalau prosesnya sulit, bisa hubungi kami di hotline," ujar Oke. 

Adapun hotline yang disediakan yakni dapat melalui pesan instan Whatsapp 0812 1235 9337, surel [email protected], atau konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).

Editor: Cahya Sumirat