PNS Jakarta dan Bali Diprioritaskan Pakai Kendaraan Dinas Listrik, Wapres: Diberlakukan secara Bertahap

JAKARTA, iNews.id - Pemberlakuan penggunaan kendaraan dinas listrik untuk pejabat akan dilakukan secara bertahap. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan nantinya ada prioritas khusus untuk pejabat di daerah kota besar.

“Sesuai dengan Perpresnya bahwa itu akan dilakukan secara bertahap dan prioritas,” kata Wapres dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (15/9/2022).

Baca Juga

Dukung Instruksi Jokowi, Wagub DKI: Kita Mulai Bertahap Gunakan Kendaraan Listrik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Wapres mengatakan prioritas utama yang akan menggunakan kendaraan dinas listrik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat, daerah, dan juga kota-kota besar khususnya di Jakarta dan Bali. Mengingat, Bali menjadi tuan rumah dari presidensi G20. 

Baca Juga

Joe Biden Setujui Anggaran Rp13,4 Triliun untuk Bangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di AS

“Prioritas pertama tentu untuk PNS, pemerintah, kemudian juga untuk daerah-daerah, kota-kota besar, khususnya Jakarta dan juga Bali. Bali ini akan dimulai dengan adanya G20, itu kita coba untuk menggunakan di beberapa tempat, digunakan kendaraan listrik dan ada juga tempat-tempat pengisiannya," katanya.

Baca Juga

Sah! Kendaraan Listrik Jadi Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah, Inpres Diteken Presiden Jokowi 

Wapres mengatakan kendaraan-kendaraan listrik yang selesai digunakan untuk G20 akan dilihat kebutuhan penggunaannya. Ada beberapa yang akan digunakan untuk pejabat, ada juga yang akan dijual kepada pihak swasta.

“Nanti ada yang akan digunakan atau mungkin akan dijual ya, dan dilihat nanti kebutuhannya mana yang harus digunakan, mana yang mungkin dijual kepada pihak swasta kalau kendaran-kendaraan yang tidak dipakai atau digunakan oleh pejabat-pejabat yang layak untuk menggunakan,” kata Wapres.

Editor: Cahya Sumirat