Sam Ratulangi, Sosok di Balik Nama Indonesia: Manusia Hidup untuk Memanusiakan Manusia

Pada tahun 1912 Sam Ratulangi melanjutkan studinya yang dimulainya di Belanda, tetapi tidak selesai karena sakit ibunya. Pada tahun 1913, dia menerima sertifikat untuk mengajar matematika untuk tingkat sekolah menengah (Middelbare Acte Wiskunde en Paedagogiek).

Ratulangi melanjutkan studinya di universitas di Amsterdam selama dua tahun lagi. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan studinya karena tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Aturan dari universitas mengharuskan dia memiliki sertifikat tingkat SMA. Sertifikat tersebut tidak dimiliki Ratulangi karena dia tidak pernah menyelesaikan studinya di Hogere Burgerschool (HBS) atau Algemene Middelbare School (AMS).

Tujuannya agar bisa diterima dan mendapat gelar dari jurusan matematika di Vrije Universiteit Amsterdam pupus. Meski mempunyai ijazah Lager Onderwijs (setingkat SMA) dan Middlebare Acte (setingkat diploma), Vrije Universiteit Amsterdam menolak memberikan gelar kepada Ratulangi. Alasannya, Ratulangi tidak mengantongi ijazah HBS atau AMS tersebut.

Ditolak Amsterdam tidak membuat Ratulangi patah arang. JH Abendanon, seorang sosialis Belanda yang juga kawan pena RA Kartini, membantu Ratulangi pindah ke Zurich University. Selama empat tahun 1915-1919 di Universitas Zurich, Ratulangi mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dari Universitas Zurich, Dr Ratulangi mengabdikan dirinya dalam lapangan pendidikan dan asuransi bagi negeri tercinta yaitu Indonesia.

Di tahun 1919-1922 Ratulangi menjadi guru sekolah menengah pertama di Yogyakarta. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan guru di masanya. Dan Pada tahun 1922-1924 Dr Ratulangi diangkat menjadi Direktur Maskapai Asuransi Indonesia di Bandung. Di tahun yang sama, dia diangkat sebagai Sekretaris Dewan Minahasa di Manado.

Banyak tindakan Dr Ratulangi yang menguntungkan rakyat Minahasa. Dia berhasil menghapuskan kerja paksa (rodi), menyelenggarakan transmigrasi, mendirikan yayasan dana belajar dan sebagainya. Setelah beberapa bulan kemudian,di tahun 1927 rakyat Minahasa memilih Dr. Ratulangi menjadi wakilnya untuk duduk sebagai anggota Volksrad (Dewan Rakyat).

Pada tahun 1944, ia dipindahkan ke Sulawesi Selatan untuk menjadi penasihat pemerintah militer di Makassar, yang termasuk wilayah timur yang dikendalikan oleh Angkatan Laut Jepang. Pada bulan Juni 1945, Ratulangi mendirikan sebuah organisasi bernama Sumber Darah Rakyat (SUDARA). Dia menggunakan organisasi ini untuk membangkitkan sentimen nasionalis di Sulawesi dalam mengantisipasi kemungkinan kemerdekaan dalam waktu dekat.

Pada awal Agustus 1945, Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mewaliki Sulawesi. Pada saat Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, Ratulangi hadir dalam upacara tersebut karena Ratulangi baru saja tiba di Batavia bersama para anggota PPKI lainnya dari wilayah timur untuk mengikuti rapat PPKI.

Rapat PPKI yang diadakan pada hari berikutnya menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan pengangkatan secara aklamasi Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Rapat-rapat itu juga membagi Indonesia ke dalam wilayah-wilayah administratif di mana Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi yang berpusat di Makassar.

Tahun 1946 Dr Ratulangi dengan stafnya di penjarakan di Makasar lalu di buang ke Serui, di Pulau japen, dekat Irian Jaya (sekarang Papua). Penduduk Serui menamakan Dr Ratulangi beserta stafnya 'Tuan-tuan Merdeka'. Di Serui, mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat dengan mendirikan sekolah lokal dan organisasi sosial untuk membantu para wanita dalam komunitas.

Secara politik, Ratulangi terlibat dalam pembentukan Partai Kemerdekaan Irian Indonesia yang dipimpin oleh Silas Papare dengan Ratulangi sebagai penasihat.

Editor: Donald Karouw