JAKARTA, iNews.id - Lebih dari 4.400 desa di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) belum dialiri listrik. Infrastruktur listrik menjadi akar permasalahan atas akses listrik sebagian desa di daerah 3T.
"Faktanya lebih dari 4.400 desa di daerah 3T belum menikmati listrik dari PLN. Kami akui akses ke daerah-daerah tersebut sulit terjangkau, terisolasi, berada di wilayah terpencil, bahkan ada yang di perbatasan antarnegara," ucap Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin (28/11/2022).
Terkait hal tersebut dia meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun di anggaran tahun 2023 untuk membantu perseroan melakukan pembangunan infrastruktur listrik secara masif di daerah 3T.
Meski demikian, Darmawan optimistis dengan pendanaan dari negara, berupa PMN, pihaknya bisa merealisasikan infrastruktur listrik agar dapat dinikmati masyarakat di daerah tersebut.
Kementerian Keuangan memang sudah menyetujui PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp5 triliun. Dana segar inipun sudah diberikan secara 100 persen melalui dua tahap pencairan.
Adapun PMN 2022 dialokasikan untuk pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). Khususnya, membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTA dan PLTP sebesar Rp0,22 triliun.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait