Keluhan warga soal belum maksimal sarana penunjang seperti listrik dan air di pemukiman relokasi Pandu, Andrei berjanji pemerintah kota akan menindaklanjuti.
"Pemerintah akan meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang di sana, supaya layak dihuni," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara (ATR/BPN), Lutfi Zakaria mengatakan, kebijakan pemerintah daerah untuk merelokasi warga yang terdampak banjir, ditindak lanjuti BPN dengan legalisasi aset lewat sertifikat.
"Sehingga ketika masyarakat menempati lahan relokasi ini statusnya jelas, baik haknya, jelas juga peruntukkan. Ini spesial karena di daerah lain biasanya relokasi itu tidak dikasih hak, biasanya cuma sewa," kata Lutfi.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait