MANADO, iNews.id – Polisi telah meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan ruang kelas SMP Negeri 5 Manado. Kasus ini berpolemik karena pihak kontraktor diminta membayar tuntutan ganti rugi.
Kasat Reskrim Polresta Manado, AKP Thommy Aruan, membenarkan dugaan korupsi ini telah naik penyidikan. Namun petugas masih melakukan pemeriksaan saksi.
"Saat ini masih dalam tahap sidik dan masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi," kata AKP Tommy di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (25/10/2020).
Kepolisian juga masih berkoordinasi dengan BPKP untuk menghadirkan saksi ahli. Dengan begitu bisa menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi ini dalam waktu dekat.
Sementara itu penasehat hukum HK, Reza Sofyan mengatakan, kliennya menjadi korban kriminalisasi. Karena kasusnya sudah masuk penyidikan tanpa proses adiministrasi.
Dia juga mempertanyakan, klaim dari BPKP Sulut yang menyatakan kliennya telah menimbulkan kerugian negara dan harus ada tuntutan ganti rugi Rp500 juta.
"Dasar ini dari mana? Bangunan dari pekerjaan yang dimaksud ada berdiri. Bagaimana bisa tuntutan ganti rugi sebesar itu dengan proyek bernilai Rp900 jutaan yang dipotong pajak lagi," katanya.
Dia meminta ada audit perhitungan kerugian negara dari BPKP. Apalagi proses ini harus menghadirikan semua pihak, termasuk pejabat pengguna anggaran dan kontraktor.
Ahli BPKP Sulut, Nasrullah mengatakan, kasus ini masuk ke BPKP pada April 2020 atas permintaan Polresta Manado. Dia membantah ada permintaan tuntutan ganti rugi.
"Belum ada," ujar Nasrullah.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait