GORONTALO, iNews.id - Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona beasiswa sembilan mahasiswa asal Gorontalo di Universitas Presiden Jawa Barat masih terkendala masalah adiministrasi. Ada sembilan mahasiswa asal Gorontalo yang dibiayai pemprov dan saat ini sudah memasuki tahun ketiga.
Ia menjelaskan ada keterlambatan kelanjutan kerja sama antara Pemprov Gorontalo dan Universitas Presiden, karena pihaknya berhati hati menyiapkan dokumen pembiayaan beasiswa setelah adanya hasil temuan BPK tahun lalu.
“Kerja sama dengan Universitas Presiden sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan jatuh tempo 9 Februari 2022. Ini harus diperbaharui. Kenapa lama prosesnya? Karena kita harus menyiapkan justifikasi teknis Universitas Presiden,” katanya, Kamis (7/7/2022).
Menurutnya penyusunan justifikasi teknis membutuhkan proses, karena ada pengalihan kewenangan pemberian beasiswa dari Dinas Pendidikan ke Biro Pemerintahan dan Kesra.
Justifikasi dibutuhkan sebagai dokumen pelengkap sebelum perpanjangan perjanjian kerja sama kedua belah pihak ditandatangani.
“Jadi sekali lagi ini hanya soal administrasi. Pak Penjabat Gubernur sudah memberikan arahan agar kerja sama tersebut tetap dilanjutkan dengan catatan semua dokumennya lengkap. Soal anggaran, sudah kami alokasikan di APBD induk 2022,” katanya.
Editor : Cahya Sumirat
Artikel Terkait