Kadiskop dan UMKM Sulut Ronald Sorongan, di Manado, Sabtu (20/8/2022). (Foto: Antara)
Antara

MANADO, iNews.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendorong agar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari produk yang dihasilkan maupun proses produksi.

"Kalau pelaku UMKM di Sulut menerapkan sistem produksi dari awal sampai akhir yang ramah lingkungan, secara otomatis akan mendukung program ekonomi hijau dari pemerintah," kata Kadiskop dan UMKM Sulut Ronald Sorongan, di Manado, Sabtu (20/8/2022).

Dia mengatakan, saat ini pihaknya mulai mendorong pelaku UMKM di Sulut agar memperhatikan produksi yang ramah lingkungan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut dia, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM agar memerhatikan produk yang dihasilkan dari penanaman bahan baku, pengambilan sampai produksi jangan sampai merusak lingkungan.

"Proses produksi juga, harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan sampai pada pengepakan akhir," ujarnya.

Dia mengatakan saat ini sudah banyak UMKM yang menerapkan hal tersebut, namun edukasi sangat penting untuk selalu diingatkan dan membentuk pola pikir yang menuju pada ekonomi hijau.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan Sulut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah untuk menunjang ekonomi hijau.

Gubernur berharap pelaku usaha memanfaatkan sumber daya alam di Sulut dengan baik, tanpa merusak lingkungan, karena menjadi aset untuk diwariskan kepada anak-cucu ke depannya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan salah satu yang dibahas dalam enam Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran ouput yang akan dihasilkan yakni Financial Inclusion.

Arbonas menjelaskan Digital Financial Inclusion and SME Finance; Open banking untuk produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

Ia mengatakan agenda prioritas yang diusung oleh jalur keuangan tersebut mungkin sebagian di antaranya memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang tengah menjadi fokus kebijakan pembangunan pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara.

Misalnya terkait penanganan scarring effect pada beberapa industri utama dan UMKM di daerah, kemudian akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi Pemda dan kemudahan alat pembayaran bagi masyarakat, dan seterusnya.


Editor : Cahya Sumirat

BERITA TERKAIT