Gubernur Olly Dondokambey (tengah baris depan) didampingi Wagub Steven Kandouw (kiri) dan Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen (kanan). (Foto: Antara)
Antara

MANADO, iNews.id - Provinsi Sulawesi Utara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp4 triliun lebih. APBD 2022 masih akan difokuskan untuk penanganan, pengendalian dan penyelesaian Covid-19.

"APBD Sulut tahun anggaran 2022 yang disepakati memiliki total pendapatan daerah sebesar Rp4 triliun lebih total belanja daerah sebanyak Rp3,8 triliun," ujar Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Manado, Sabtu (20/11/2021).

Gubernur mengatakan, bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw telah memantau dengan seksama setiap proses pembahasan agar bisa berjalan sesuai petunjuk teknis serta komprehensif dalam bingkai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam pembahasan ini kita melakukan beberapa penyesuaian dengan memperhatikan berbagai aspek, terutama penanganan pandemi Covid-19," ujarnya.

Penanganan, pengendalian dan penyelesaian Covid-19 mencakup suksesnya pelaksanaan vaksinasi, pemulihan ekonomi dalam pembangunan sektor UMKM dan pariwisata serta pelaksanaan program jaring pengamanan sosial, sebutnya.

"Walaupun kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi, kiranya di tahun 2022 kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan," ujarnya.

Gubernur mengharapkan seluruh pihak selalu menjaga sinergitas yang telah terjalin dengan baik di masa mendatang, khususnya di tahun 2022 yang mana Sulawesi Utara akan menjadi tuan rumah berbagai acara berskala nasional maupun internasional, termasuk menjadi bagian dari tempat pelaksanaan KTT G-20 Tahun 2022.

Dia optimistis, kerja sama baik semua pemangku kepentingan dapat melancarkan program prioritas di tahun 2022, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi sosial terdampak pandemi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, adaptasi mitigasi bencana, ketersediaan dan distribusi pangan, penguatan UMKM dan industri pengolahan, serta membuat stabilitas dan reformasi pelayanan publik. 


Editor : Cahya Sumirat

BERITA TERKAIT