Bawaslu Imbau ASN di Gorontalo Utara Jaga Netralitas saat Pemilu 2024

GORONTALO, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di menjaga netralitas dalam Pemilu serentak 2024. Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, tegas melarang ASN berpolitik atau menjadi anggota partai politik.

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Lius Ahmad, di Gorontalo pada sosialisasi tentang Netralitas ASN, TNI dan Polri yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan jujur dan adil.

Baca Juga

Legal Expo Kemenkumham Gorontalo Pamerkan Produk Karya Warga Binaan

"Kami menggelar sosialisasi tersebut, diikuti berbagai pemangku kepentingan," katanya, Kamis (11/8/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kodim 1314, Polres, Basarnas, Satradar 224, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pendidikan, Badan Narkotika Nasional, dan Basarnas.

Baca Juga

Jemaah Haji Kloter 14 Embarkasi Makassar Tiba di Gorontalo

Juga Inspektorat, dinas kesatuan bangsa dan politik, Kementerian Agama, serta perwakilan sekolah menengah atas (SMA).

Dia mengatakan, diharapkan imbauan tentang netralitas ASN dapat tersampaikan atau terpublikasi dengan optimal kepada masyarakat, khususnya internal organisasi perangkat daerah.

Baca Juga

Menghibur, Lapas Gorontalo Gelar Lomba Ketangkasan hingga Tarik Tambang Antarwarga Binaan

Sehingga upaya mencegah nama ASN masuk dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik dapat optimal.

Baca Juga

5.000 Dosis Disiapkan Polda Gorontalo saat Vaksinasi Massal 

"Kami pun sangat mendorong setiap ASN dapat memastikan namanya tidak dicatut. Oleh karena itu perlu dipastikan selama tahapan pendaftaran partai politik, tidak ditemukan nama ASN dalam sistem informasi partai politik (Sipol)," katanya lagi.

Bawaslu juga telah bersurat ke pihak dinas kependudukan dan catatan sipil, serta dinas Ppmberdayaan masyarakat dan desa. Sebab di Pemilu sebelumnya, ada nama ASN masuk di Sipol atau masuk dalam keanggotaan partai, tetapi yang bersangkutan tidak tahu persis.

Hal itu potensial ditemukan lagi, jika terjadi kebocoran data KTP maupun kartu keluarga (KK) yang dimainkan oknum. Olehnya Bawaslu telah menyampaikan surat imbauan sebagai bentuk pencegahan.

Editor: Cahya Sumirat