China Protes Indonesia, Desak Hentikan Aktivitas Pengeboran Minyak di Laut Natuna Utara

Baca Juga

Kemenkumham Sulut Lakukan Harmonisasi Ranperda Sejumlah Daerah

Sementara itu, seorang pejabat Kemlu RI mengatakan, setiap komunikasi diplomatik antarnegara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat diungkapkan ke publik. Sang pejabat menolak berkomentar lebih lanjut.

Saat dihubungi Reuters, baik Kemlu China, Kementerian Pertahanan China, maupun Kedutaan Besar China di Jakarta belum menanggapi permintaan komentar terkait isu tersebut.

Baca Juga

Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno Kunjungi Markas Kodam XIII/Merdeka, Ini yang Disampaikan

Tiga sumber dari Pemerintah RI mengaku telah mendapat pengarahan tentang masalah sengketa di Laut Natuna Utara itu. Ketiganya membenarkan adanya surat permintaan dari diplomat China tersebut. Dua dari sumber itu mengatakan, China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.

Bagi Indonesia, ujung selatan Laut Cina Selatan masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia juga telah menamakan wilayah perairan itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.

Baca Juga

Stok Beras Bulog Sulut Aman Hadapi Natal dan Tahun Baru

Namun, China keberatan dengan perubahan nama itu dan berkeras bahwa perairan itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan yang ditandai dengan “sembilan garis putus-putus” berbentuk U. Sayangnya, batas wilayah yang diklaim Beijing secara sepihak itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum, menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, pada 2016.

“(Surat dari China itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut,” kata Farhan.

Editor: Cahya Sumirat