Gelombang Pasang Ancam Terjang Permukiman, Warga Sumalata Timur Desak Pembangunan Tanggul 

GORONTALO, iNews.id – Ancaman gelombang pasang meresahkan warga dua desa di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Keperluan prioritas di wilayah itu berupa pembangunan tanggul pemecah ombak (break water).

"Kami berharap pemerintah daerah dapat menyahutinya seperti yang disampaikan masyarakat Desa Mebongo dan Hutokalo, Kecamatan Sumalata Timur," kata Anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Fatri Botutihe di Gorontalo, Minggu (29/8/2021).

Baca Juga

90 Prajurit Yonif 715 Kembali ke Gorontalo usai Tugas di Papua

Dia mengatakan, melihat kondisi tahunan yang dialami di musim gelombang pasang, masyarakat memprediksi dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, tanggul pemecah ombak yang ada akan mengalami kerusakan parah, bahkan hilang terbawa air.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, berharap, pemerintah kabupaten itu memprogramkan peningkatan infrastruktur guna mencegah dampak bencana alam di daerah setempat.

Baca Juga

Driver Online asal Makassar Ditemukan Telanjang di Perbatasan Gorontalo, Mobil Raib

Fatri Botutihe mengatakan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dampak bencana alam perlu menjadi prioritas.

Apalagi, kata dia, masyarakat telah menyuarakan pelaksanaan program itu berulang kali. Kondisi ini jika tidak ditanggapi, katanya, dikhawatirkan saat terjadi gelombang pasang akan menghantam permukiman warga, khususnya di pusat Desa Hutokalo.

Baca Juga

Gebyar Vaksinasi Covid-19 di Gorontalo Utara, Target 14.324 Orang Pelajar

Dia mengatakan melalui reses DPRD di wilayah barat tersebut, masyarakat kembali menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga

Petugas Periksa Kartu Vaksin di Perbatasan Gorontalo-Sulut, Banyak Kendaraan Putar Balik

Masyarakat Desa Mebongo dan Hutokalo, kata Fatri, berharap peningkatan infrastruktur air bersih dan tanggul pemecah ombak yang pembangunannya tidak mampu didanai melalui dana desa agar secepatnya ditindaklanjuti pemerintah daerah.

"Saya pun akan membawa aspirasi ini dalam rapat pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)," kata Fatri yang juga menjabat anggota Badan Anggaran DPRD.

Editor: Cahya Sumirat