Kemenkes Pastikan Warga yang Tak Punya NIK Bisa Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memutuskan masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) tetap dapat divaksinasi. Pemerintah daerah (pemda) diminta proaktif menyikapi masalah ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg Widyawati, MKM mengatakan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi  Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan. Surat Edaran itu ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga

Dampak PPKM, Pengusaha Empon-Empon Kesulitan Kirim Barang ke Luar Pulau Jawa

“Surat edaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi  Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK,” katanya dalam keterangan yang diterima, Rabu (4/8/2021).

Sementara itu, dalam teknis pelaksanaan vaksinasi  Covid-19 tersebut dibutuhkan pendataan sasaran yang akan dimasukan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi  Covid-19 yang memuat nama dan alamat serta nomor induk kependudukan.

Baca Juga

WHO: Perang Melawan Covid Jadi Lebih Sulit karena Varian Delta

Untuk itu dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi  Covid-19 dengan target kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK, diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi  Covid- 19 dari pemerintah daerah.

Baca Juga

Video Mobil Terjun ke Jurang Sedalam 50 Meter di Pacitan, Evakuasi Sulit karena Medan Ekstrim

Widyawati meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Instansi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan.

“Seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), serta masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK,” tuturnya.

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memastikan agar instansi dan perangkat daerah terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila terdapat target sasaran vaksinasi  Covid-19 yang belum memiliki NIK.

“Pelayanan vaksinasi  Covid-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati sehingga masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi,” kata Widyawati.

Editor: Cahya Sumirat