Kemenkumham Sulut Lakukan Harmonisasi Ranperda Sejumlah Daerah

MANADO, iNews.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) telah melakukan harmonsiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2022 sejumlah kabupaten dan kota. Kegiatan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang.

"Kami telah melakukan pengharmonisasian Ranperda APBD pada sejumlah kabupaten dan kota seperti Kabupaten Kepulauan Talaud,
Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Utara,"kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, di Manado, Senin (29/11/2021).

Baca Juga

Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno Kunjungi Markas Kodam XIII/Merdeka, Ini yang Disampaikan

Dia mengatakan selama ini pelaksanaan harmonisasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam Ranperda berjalan dengan baik. Harmonisasi tersebut sesuai amanat UU Nomor 15  Tahun 2019, tentang perubahan  dari UU Nomor 12 Tahun 2011.

Diharapkan dengan dilakukannya  harmonisasi setiap Ranperda, tentunya akan memperlancar saat proses dalam pembahasan antara DPRD dengan pemerintah.

Baca Juga

Stok Beras Bulog Sulut Aman Hadapi Natal dan Tahun Baru

"Melalui harmonisasi ini tidak ada lagi pembahasan-pembahasan yang panjang,"katanya.

Dia mengatakan pelaksanaan harmonisasi tersebut baik dilakukan secara tatap muka maupun virtual.

Baca Juga

Waspada, Malam Ini Beberapa Daerah di Sulut Dilanda Hujan Lebat 

Sekarang, Kanwil Kemenkumham Sulut telah memiliki aplikasi " Harmonisasi jo". Melalui aplikasi ini  bisa lebih mempermudah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk melaksanakan rapat harmonisasi.

Baca Juga

Kapolda Sulut Tinjau Vaksinasi Serentak di Mantos 3, Ingatkan Warga Pentingnya Prokes

Melalui aplikasi ini, rapat pembahasan tentang Raperda antara Kemenkumham Sulut dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota bisa dilakukan secara online.

"Dengan aplikasi ini, sangat membantu dalam pelaksanaan harmonisasi Ranperda,"katanya.

Editor: Cahya Sumirat