Ketua KPK Beberkan 4 Titik Rawan Korupsi Anggaran Penanganan Corona

JAKARTA, iNews.id - Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan ada empat titik rawan korupsi penanganan Covid-19. Salah satunya bisa terjadi dalam bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan pemerintah.

Hal ini disampaikan Firli dalam rapat kerja melalui teleconference dengan Komisi III DPR, Rabu (29/4/2020).

Baca Juga

Polda Sulut Kerahkan 840 Personel untuk Pengamanan Operasi Ketupat Samrat 2020

"Pertama bansos yang dikeluarkan pemerintah. Kemudian titik rawan korupsi di barang dan jasa, lalu sumbangan pihak ketiga. Terakhir pengalokasian anggaran APBN dan APBD, baik alokasi sumber daya ataupun belanja," ujar Firli, Rabu (29/4/2020).

Dia mengungkapkan, dari hasil analisis kajian empat titik rawan korupsi, KPK akan fokus  terhadap program bansos.

Baca Juga

Kabar Baik, Laboratorium Covid-19 di Sulut Beroperasi Jumat 1 Mei Mendatang

"Karena ini menjadi hak rakyat dia harus sampai, tepat guna, tepat jumlah dan juga tepat sasaran," ucapnya.

Selain itu KPK juga sudah menganalisis tentang penyimpangan bansos. Menurutnya, ada 3 bentuk penyimpangan yang bisa terjadi dalam wabah virus corona.

"Pertama bansos atau sumbangannya bergiat fiktif. Kedua ekslusen eror, kesalahannya. Ada inklusen error dan ada juga tentang kualitas serta kuantitas yang berubah," katanya.

Rapat itu sekaligus membahas tentang langkah-langkah antisipasi KPK terhadap pengawasan anggaran penanganan wabah virus corona oleh pemerintah.

Editor: Donald Karouw