Pemerintah Belum Terapkan Darurat Sipil untuk Tangani Teroris KKB Papua

JAKARTA, iNews.id -  Dalam mengatasi teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, pemerintah hingga kini tidak memberlakukan darurat sipil dan darurat militer. Menurut pemerintah serangkaian teror yang terjadi di Bumi Cendrawasih merupakan masalah yang tidaklah terlalu besar.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak serta merta menyebutkan masyarakat Papua atau organisasi Papua sebagai teroris, melainkan hanya spesifik terhadap orang-orang tertentu. 

Baca Juga

1.337 Peserta Seleksi Bintara Tes Psikologi Penerimaan Polri di Sulut Gunakan Sistem CAT

"Pemerintah belum pernah berpikir sampai saat ini untuk melakukan atau memberlakukan keadaan darurat sipil, apalagi darurat militer. Karena kita menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar, orangnya terindentifikasi sehingga kita sebut orang itulah terorisnya, bukan Papua," ujar Mahfud saat konferensi pers, Rabu (19/5/2021).

Dia pun menyebut, sedikitnya ada tiga kelompok organisasi di Papua, dan dua di antaranya masih mau berembuk mencari solusi bersama pemerintah. Akan tetapi, kelompok terakhirlah yang memang harus dilakukan tindakan secara tegas.

Baca Juga

Disnakertrans Sulut Masih Buka Posko Pengaduan THR hingga 31 Mei

"Karena di Papua itu ya ada tiga lapis gerakan, satu gerakan politik, dua kelompok klendestin, tetapi ketiga yang kecil ini dan ada namanya ini itulah yang kita sebut teroris. Jadi yang besar, 90 persen itu mari kita ajak berembuk," tuturnya.

Baca Juga

Polres Minut Tangkap Tersangka Pencurian Handphone di 41 TKP di Sulut

Dia kembali menegaskan, serangkaian tindakan teror yang berujung kekerasan seperti pembunuhan serta pengerusakan objek vital sudah masuk ke dalam kategori teroris menurut UU Nomor 5 Tahun 2018. 

Menurutnya, pemerintah juga tak menyangkal jika sampai dengan sampai saat ini masalah Papua belum kunjung rampung. Kata dia, pemerintah tak memiliki target, selama masih ada KKB, maka aparat keamanan terus bekerja.

Baca Juga

BMKG: Sulut Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang hingga 20 Mei

"Teroris yang memenuhi unsur UU Nomor 2 Tahun 2018. Memang sudah puluhan tahun enggak selesai-selesai, karena pendekatannya dialog dulu, dialog, dialog dialog. Kita tidak punya target, selagi itu (KKB) masih ada aparat keamanan akan terus bekerja," katanya.

Editor: Cahya Sumirat