Pemprov segera Tindaklanjuti Temuan BPK Sulut terkait LHP Kinerja

"Ada banyak catatan yang harus kami perbaiki," ujarnya.

Kemenag Sulut-Keuskupan Manado Komitmen Bangun Wawasan Keagamaan dan Kebangsaan

Di antaranya, pemenuhan jumlah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa (JF-PPBJ) sesuai rekomendasi LKPP dan sistem e-formasi JF-PPBJ.

Serta pencapaian target pembelanjaan melalui bela pengadaan, manajemen talenta dan talent pool serta penilaian kinerja ASN.

Kejati Sulut Terima Tahap II Korupsi Hibah Air Minum, Rugikan Negara Rp14 Miliar

Hasil pemeriksaan tim BPK menemukan 12 item dari 23 item dianggap signifikan yang akan mempengaruhi efektivitas Pemprov Sulut dalam pelaksanaan 'Stranas Pencegahan Korupsi'.

Tiga item tersebut yaitu Pemprov Sulut belum memenuhi jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF-PPBJ) sesuai rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sistem e-formasi JF-PPBJ belum menunjukkan kondisi sebenarnya karena belum memprioritaskan pemenuhan kebutuhan jumlah formasi JF-PPBJ dan Biro PBJ belum optimal dalam melaksanakan koordinasi terkait e-formasi dengan BKD.

Editor: Cahya Sumirat