Sidang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Banjir Manado, 3 Terdakwa Keberatan

Jefry Langi ยท Jumat, 10 Juli 2020 - 21:13 WIB
Sidang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Banjir Manado, 3 Terdakwa Keberatan
Terdakwa MJT alias Max dalam persidangan dugaan kasus korupsi Dana Banjir Manado 2014 (Foto : iNews.id/Jefry Langi)

MANADO, iNews.id - Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana bencana banjir 2014 menjalani sidang perdana di Pengadilan negeri (PN) Manado, Sulawesi Utara, Jumat (10/7/2020). Ketiga terdakwa yakni, MJT, YSR, AYH.

Ketiga terdakwa yang dihadirkan dalam sidang agenda dakwaan, yakni MJT mantan Kepala BPBD Kota Manado selaku kuasa pengguna anggaran, YSR selaku Direktur Utama PT Kogas Driyap Konsultansi dan AYH selaku Direktur Operasional PT Kogas Driyap Konsultansi.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Manado Djamaludin Ismail didampingi Hakim Anggota Alfi Usup dan Edi Dharma Putra, diawali pembacaan terdakwa MJT kemudian dilanjutkan kedua terdakwa lainnya.

Dalam dakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, kemudian Salindeho dengan diketahui oleh terdakwa Tatahede melakukan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa.

Jaksa Penuntut Umum juga mengungkapkan kalau item lain yang menyebabkan terjadinya korupsi, yakni total pembayaran atas pekerjaan tidak mendasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

"Karena dalam kegiatan tersebut terdakwa MJT tidak pernah menunjuk PPHP dan pembayaran dilakukan dengan dasar Surat Pernyataan dari Salindeho tanggal 20 Desember 2016. Pernyataan itu memberitahukan bahwa bobot yang diajukan 88,89 % sebagai dasar pengajuan termin telah sesuai dengan bobot di lapangan (hasil pekerjaan)," ujar Jaksa

Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 82/BA.HKP/BPBD.RR/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Tatahede dan Salindeho, yang pada pokoknya menerangkan kemajuan pekerjaan telah mencapai 88,9%.

Selain itu, JPU juga mengungkapkan dalam dakwaannya kalau Tatahede dijerat pidana karena dipandang telah memperkaya terdakwa Yenni sebesar Rp6,3 miliar lebih dan memperkaya KH alias Kurniawan selaku Direktur Utama PT Phibeta (berkas perkara terpisah) sebesar Rp2,3 miliar lebih.

Kuasa Hukum terdakwa Tatahede yang dipimpin Mustika Indah Djaman mengatakan tidak menerima dakwaan jaksa sehingga ketiga terdakwa akan mengajukan eksepsi untuk agenda sidang selanjutnya.

Kasus ini bermula dari kucuran dana bantuan sebesar Rp213 miliar ke Pemkot Manado. Dana tersebut pemulihan pasca banjir bandang tanggal 15 Januari 2014.

Terdakwa Tatahede saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado. Sedangkan, posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipegang oleh FDS alias Salindeho (berkas perkara terpisah).

Terdakwa Tatahede menandatangani kontrak dengan PT Kogas Driyap Konsultansi dan PT Phibeta sebagai pemenang lelang.

Dalam perkara ini, JPU menjerat Tatahede bersama kedua terdakwa lainnya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


Editor : Arther Loupaty