Soal Dugaan Korupsi LNG Pertamina, Kementerian BUMN Tunggu Temuan KPK dan Kejagung

JAKARTA, iNews.id - Dugaan korupsi pembelian gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero) dibeber Komisari Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kementerian BUMN enggan berkomentar tentang dugaan korupsi tersebut.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan Kementerian BUMN menyerahkan pengusutan dugaan korupsi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca Juga

TNI-Polri Terus Lakukan Percepatan Penanganan Covid-19 di Sulut

Menurut dia, Kementerian BUMN masih menunggu hasil penyelidikan KPK dan Kejagung terhadap kasus tersebut. Kementerian BUMN menghormati kewenangan KPK dan Kejagung, serta masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita tunggu dari Kejaksaan atau KPK, kita tunggu saja," ujar Arya, Rabu (6/10/2021).

Baca Juga

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulut 8 Bulan Terakhir Mencapai 10.808 Orang

Saat ini, Kejagung telah menyerahkan perkara dugaan korupsi LNG di Pertamina yang telah masuk ke tahap penyidikan kepada KPK. Dengan demikian, Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi serta Deputi Penindakan segera menindaklanjuti kasus yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) KPK Nomor 19 Tahun 2019 hasil revisi, KPK memiliki kewenangan untuk koordinasi dengan institusi penegak hukum lain untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi.

Baca Juga

Polda Sulut Beri Kejutan kepada 3 Matra TNI di HUT ke-76 Tahun

Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan adanya indikasi korupsi ketika Pertamina melakukan audit internal perjanjian jual beli LNG.

Sementara itu, Ahok menyambut baik langkah Kejagung yang telah melakukan penyelidikan mengenai dugaan korupsi gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero) dan menyerahkannya kepada KPK.