Tok! BK DPRD Gorontalo Pecat Wahyudin Moridu sebagai Anggota Dewan, Ini Alasannya

GORONTALO, iNews.id - Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo resmi memecat Wahyudin Moridu sebagai anggota Dewan setelah ucapannya yang viral di media sosial ingin merampok uang negara. Keputusan ini diambil usai sidang kode etik pada Senin (22/9/2025) sore, yang menyatakan Wahyudin terbukti melakukan pelanggaran berat.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, Wahyudin tertangkap kamera mengatakan, "Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara, ini kan kita habiskan aja." Ucapan tersebut diduga diucapkan bersama seorang teman wanita, yang juga memicu tuduhan bahwa ia memanfaatkan dana negara untuk kepentingan pribadi. Wahyudin tidak hadir dalam sidang etik, namun hal ini tidak menghalangi keputusan.
Wakil Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim menegaskan, ketidakhadiran Wahyudin tidak memengaruhi keputusan sidang. "Kami memiliki tiga alat bukti yang telah diuji. Seluruh anggota BK sepakat bahwa bukti tersebut cukup meyakinkan untuk menyatakan Saudara Wahyudin Moridu melanggar kode etik dan sumpah janji sebagai wakil rakyat," ujarnya.
Sidang BK menyimpulkan tidak ada dissenting opinion di antara anggota, dan Wahyudin resmi diberhentikan dari keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo. Putusan ini akan direkomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat pemberhentian resmi.
Kasus ini mencoreng citra DPRD Gorontalo dan memicu kecaman keras dari masyarakat, yang menilai ucapan Wahyudin mencerminkan penyalahgunaan jabatan. BK DPRD menegaskan bahwa pemecatan ini menjadi peringatan bagi wakil rakyat untuk menjaga integritas dan mematuhi kode etik.
Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus ini, terutama terkait dugaan penyalahgunaan dana negara. Sementara itu, Wahyudin belum memberikan pernyataan resmi terkait pemecatan ini.
Wahyudin sebelumnya telah dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) usai video dirinya viral di media sosial karena menyebut ingin merampok uang negara. Pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Editor: Kastolani Marzuki