Pejabat Daerah Gorontalo Utara Tersandung Korupsi, Ini Respons DPRD

GORONTALO, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara mengaku prihatin kepada pejabat daerah yang tersandung persoalan hukum. Apalagi kali ini terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Sebagai sahabat, tentu saya sangat bersedih. Sehingga ikut menjenguk beliau dan memberi dukungan moril," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga

KPU Gorontalo Utara Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu

Dia mengatakan, sesama penyelenggara pemerintahan daerah, tentu DPRD sangat bersedih dengan persoalan hukum yang menimpa kepala dinas kesehatan Gorontalo Utara.

Terkait persoalan hukum yang dihadapi, tentu bersalah ataupun tidak, keliru atau tidak, penilaiannya ada dalam proses persidangan.

Baca Juga

Polres Gorontalo Utara Sita 750 Liter Minuman Keras asal Sulut

DPRD sebagai mitra pemerintahan daerah, merasa perlu memberi semangat terhadap musibah yang dihadapi.

Baca Juga

Kadinkes Gorontalo Utara Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas Kwandang Ditahan Kejari

Dia mengaku memberi semangat agar kepala dinas kesehatan inisial RYK, dapat mempersiapkan pembelaan secara maksimal menghadapi proses persidangan nanti.

"Tujuan saya menjenguk beliau adalah sebagai sahabat, teman dan sesama penyelenggara pemerintahan yang tentu merasakan keprihatinan mendalam," ujarnya.

Baca Juga

Polres Gorontalo Utara Tingkatkan Pengamanan Tempat Pelelangan Ikan Kwandang

Ia mengaku, memberikan simpati dan empati sebagai insan manusia bahwa semua orang tidak luput dari kekeliruan.

Tentunya kekeliruan atau kesalahan ini harus dibuktikan, kalau dia (kadis kesehatan) misalkan terlibat dalam satu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum. Proses persidangan yang akan memutuskan.

"Kita hindari pendapat bahwa beliau sudah bersalah. Apalagi dalam hukum, ada namanya asas praduga tak bersalah. Artinya, seseorang itu dinyatakan belum bersalah kecuali telah ada keputusannya," katanya.

Fraksi Golkar DPRD pun memberi dukungan terhadap seluruh pegawai pemerintahan daerah tersebut, agar bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Harus tertib administrasi sehingga terhindar dari jerat hukum.

"Tentu kita berharap agar proses-proses penyelenggaraan pemerintahan, pengurusan uang rakyat atau dana publik harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan supaya tidak terlibat masalah hukum yang merugikan diri sendiri, keluarga maupun lembaga," tuturnya.

Kepala dinas kesehatan setempat, berinisial RYK, ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

RYK selaku pengguna anggaran dan penandatangan kontrak pembangunan/relokasi gedung Puskesmas Kwandang, di Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang pada tahun 2020, dengan total kerugian negara ditaksir mencapai Rp1 miliar.

RYK berstatus tersangka dititipkan pihak Kejaksaan di Rumah Tahanan Polres setempat.

Editor: Cahya Sumirat