Badan Usaha di Sulut Bisa Tangguhkan Penerapan UMP, Begini Caranya

Antara ยท Kamis, 01 Desember 2022 - 08:05:00 WITA
Badan Usaha di Sulut Bisa Tangguhkan Penerapan UMP, Begini Caranya
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny Tumundo. (Foto: Antara)

MANADO, iNews.id - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Utara menyebutkan badan usaha dapat melakukan penangguhan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru. Jika tidak sanggup masih diberikan kesempatan.

"Diberikan kesempatan untuk ajukan penangguhan," sebut Kepala Disnakertrans Sulut, Erny Tumundo di Manado, Rabu (30/11/2022).

Tata cara penangguhan penerapan UMP ini dilakukan pengusaha kepada gubernur melalui kepala disnakertrans di masing-masing daerah.

"Apabila ada badan usaha yang tidak sanggup menerapkan UMP maka diberikan kesempatan satu tahun mengajukan penangguhan kepada pemerintah lewat disnakertrans," katanya.

Apabila dalam kurun waktu yang diberikan tidak ada permohonan penangguhan, maka secara otomatis semua badan usaha setuju terhadap UMP yang baru saja ditetapkan.

"Apabila ada yang tidak ikuti (menerapkan UMP baru) maka  silahkan melapor ke dinas tenaga kerja setempat di kabupaten dan kota dan juga disnakertrans provinsi," ujarnya.

Editor : Cahya Sumirat

Halaman : 1 2

Follow Berita iNewsSulut di Google News

Bagikan Artikel: